Bimtek Aparatur Desa

Bimtek Aparatur Desa

Bimtek Aparatur Desa Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan untuk tahun anggaran 2019”, kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan .Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri. Kegiatan pemberdayaan yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 130, yaitu: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan: pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; lembaga kemasyarakatan; Trantibum dan Linmas; penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa” bebernya. Dalam mekanisme penganggarannya pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan. Alokasi anggaran dimasukan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, yang dialokasikan untuk: daerah kota yang tidak memiliki desa dan kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa”. Kami akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional tentang : “Permendagri 130 Tahun 2018 sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Bersumber dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019

Bimtek Aparatur Desa

Bimtek Aparatur Desa Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa perlu dioptimalkan.Spirit dan esensi regulasi tersebut diatas, diarahkan pada penataan desa, kewenangan desa, pemerintahan desa, tata cara penyusunan peraturan di desa, keuangan dan kekayaan desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kerja sama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan desa oleh camat atau sebutan lain.Beberapa permasalahan yang mungkin akan timbul terkait dengan pelaksanaan regulasi dimaksud (tentang Desa), perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak menjadi permasalahan besar yang dapat berpotensi menjadi permasalahan nasional.

Bimtek Aparatur Desa

Bimtek Aparatur Desa PP No. 22 tahun 2015 Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Kami akan menyelenggarakan Bimtek, dan akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan :

  1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 22 Thn 2015 Ttg Perubahan Atas PP. No. 6 Thn 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
  • Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Pp No. 43 Tahun 2014
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  • Kebijakan Pemerintah Tentang Pengaturan Kecamatan & Kelurahan Dalam Meningkatkan Pelayanan Terpadu
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

  • Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
  • Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
  • Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
  • Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
  • Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
  • Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019.

  • Sasaran Pembangunan Desa. Arah Kebijakan.
  • Strategi Pembangunan Desa, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Desa, Arah Kebijakan.
  • Strategi Tata Pemerintahan Desa, Arah Kebijakan dan Strategi Pengawalan Implementasi UU Desa.
  1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 ttg Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 ttg Desa.
  • Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tanggal 30 Mei 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  • Penataan Desa, Kewenangan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa.
  • Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan.
  • Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Pembinaan dan Pengawasan Desa Oleh Camat atau sebutan Lain.
  1. Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung atau melalui musyawarah Desa, Kependudukan, Persyaratan.

  • Mekanisme Pengangkatan Kepala Desa, Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  • Penempatan Perangkat Desa yang bersetatus sebagai PNS serta Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.

Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

  • Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Pengadaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dan Pemindah tanganan BMD di Desa.
  • Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, namun hal itu hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, sehingga dipandang perlu adanya pedoman tertentu untuk mengatur mekanisme pengadaan APB Desa.

 

  1. Percepatan Persiapan Pelaksanaan UU Desa

 

  • Koordinasi dan Sinkronisasi K/L dalam pelaksanaan UU Desa.
  • Pedoman dan Peraturan Pelaksanaan.
  • Pelatihan dan Pendampingan.Sistem Informasi dan Data Desa.
  • Tim Koordinasi Penguatan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa, dan Kawasan Perdesaan.

 

  1. Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.

 

  • Dasar Perlaksanaan Gerakan Desa.
  • Target Pencapaian Sasaran Gerakan Desa.
  • Alur Proses Pelaksanaan Gerakan Desa.
  • Pembagian Peran Kemenko PMK, Kementerian Desa Dan Kemendagri Dalam Gerakan Desa.

Silahkan Pilih Jadwal Dan Materi dibawah ini

Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember

Materi Bimtek

Keuangan
Aset
kepegawaian
Pengadaan Barang Jasa
Keprotokolan
Kearsipan
Kehumasan
Kependudukan
Tata Naskah
Aparatur Desa
Dprd
Bimtek Keuangan Rumah Sakit
Kesehatan
Lingkungan Hidup
Pariwisata
Penanaman Modal
Pertambangan Bagin Instansi Pemerintah
Satpol PP
Pertambangan Bagi Perusahaan
Lakip
Penyusunan Renstra dan renja
Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD & RKPD
Anjab

Penilaian Prestasi Kerja

Analisis Beban Kerja

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

PENGELOLAAN PAJAK PBB DAN BPHTB

Puskesmas