Bimtek Bagian Barang Milik Daerah BMD

Bimtek Bagian Barang Milik Daerah BMD

Bimtek Bagian Barang Milik Daerah BMD untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMD/N. Sesuai Permendagri RI no.19 Th.2016 Mengatur antara lain mendorong investasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidang pengelolaan BMD/N, dan penguatan dasar hukum pengelolaan aset berupa kekayaan negara tertentu. Melalui PP ini pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMD/N serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan BMD/N di penyediaan infrastruktur, Pengelolaan BMD diikuti pula dengan pengelolaan Keuangan berbasis Akuntansi, Untuk lebih memahami hal tersebut diatas kami akan mengadakan Bimtek Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri No.19 tahun 2016 dan Penilaian Aset /Barang Milik Daerah.

Materi Bahasan:

  • Reviu Regulasi Peraturan Perundangan Aset Daerah/Barang Daerah.
  • Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014.
  • Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016.
  • Dasar-dasar manajemen Aset Daerah/Barang Daerah.
  • Penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan Aset Daerah/Barang Daerah.
  • Pelaksanaan pengadaan Aset Daerah/Barang Daerah.
  • Pemanfaatan Aset Daerah / Barang Daerah.
  • Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset Daerah / Barang Daerah.
  • Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah / Barang Daerah

Bimtek Bagian Barang Milik Daerah BMD

Silahkan Pilih Jadwal Dan Materi dibawah ini

Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Oktober. November. Desember

Materi
Keuangan
Aset Daerah
kepegawaian
Pengadaan Barang Jasa PBj
Keprotokolan
Kearsipan
Kehumasan
Kependudukan
Tata Naskah
Aparatur Desa
Dprd
Rumah Sakit
Kesehatan
Lingkungan Hidup
Pariwisata
Penanaman Modal
Pertambangan Bagin Instansi Pemerintah
Satpol PP ( Satuan Polisi Pamong Praja )
Pertambangan Bagi Perusahaan
LAKIP ( Laporan Akuntatabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )
Penyusunan Renstra dan renja
Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD & RKPD
ANJAB ( Analisis Jabatan )

Penilaian Prestasi Kerja

Analisis Beban Kerja ( ABK )

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

PENGELOLAAN PAJAK PBB DAN BPHTB

DLL

Author: @haswandhy86

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *