Bimtek Bidang pajak 2019

Bimtek Bidang pajak 2019

Bimtek Bidang pajak Tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pelaksanaan UU No. 28 Thn. 2009 merupakan peraturan yang penerapannya bertujuan Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah serta Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Dengan demikian, pengaturan maupun pengelolaan Pajak dan Retribusi terkait Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memahami undang undang yang ada sebagai payung hukum peningkatan kualitas, kredibilitas dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Point Materi

1. Mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan UU No. 28 Thn. 2009
2. Identifikasi sektor pajak dan retribusi unggulan
3. Tatacara pencatatan pajak dan retribusi daerah oleh bendahara penerima
4. Teknis Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 dengan Lingkup : Penjelasan, Sasaran, Keterangan, Tarif dan Objek Pajak serta Tabel Tarif PPh.
5. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
6. Optimalisasi pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah

Bimtek Bidang pajak

———————————————————————————————————————————

Bimtek Bidang pajak tentang PENGELOLAAN PAJAK PBB DAN BPHTB BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD). Hal ini mengingat pajak dan retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah UU No. 12 / 1985 dan UU No. 12 / 1994.Dalam perkembangannya,Undang-Undang No. 28 Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa selambatnya pada Tahun 2014 pengelolaan PBB Perdesaan dan perkotaan sepenuhnya di lakukan oleh Kabupaten/Kota.Bagi Kabupaten/Kota PBB bukan merupakan Pajak baru.Meskipun selama ini PBB dikelola oleh Pemerintah Pusat,Kabupaten/Kota menerima bagi hasil penerimaan pajaknya dan juga ikut terlibat dalam pengelolaannya meskipun masih terbatas pada pendistribusian dokumen SPPT/DHKP.

Bimbingan teknis yang mengulas muatan dalam undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terkait :

  1. pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan (P2) yang dikelola oleh pemda kabupaten/kota
  2. Penanganan pengelolaan pajak PBB dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
  3. Tarif, Dasar pengenaan dan cara perhitungan
  4. Pembagian penerimaan BPHTB

Materi Pembahasan :

  1. PBB : dasar hukum; objek dan subjek PBB; tarif; dasar pengenaan dan tatacara perhitungan PBB
  2. BPHTB : dasar hukum; objek dan subjek PBB; tarif; dasar pengenaan dan tatacara perhitungan PBB; Pengenalan BPHTB karena Waris, Hibah Wasiat dan Pemberian Hak Pengelolaan; Penetapan dan Penagihan
  3. PBB dan BPHTB dalam Pajak dan Retribusi

Silahkan Pilih Jadwal dan Materi dibawah ini

Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember

Author: Info Bimtek